SPs UNHAS Hadirkan Akademisi Utrecht University, Tata Kelola Lingkungan Indonesia Jadi Sorotan

MAKASSAR, 22 Oktober — Bagaimana kebijakan lingkungan dapat menjawab krisis ekologis tanpa mengabaikan kondisi sosial dan pengetahuan masyarakat lokal? Pertanyaan ini menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Guest Lecture bertajuk Environmental Governance in Indonesia yang diselenggarakan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (SPs UNHAS) di Smart Class SPs UNHAS, Kamis (22/10).

Menghadirkan Dr. Annisa Triyanti, Assistant Professor of Disaster and Climate Risk Governance for Sustainability dari Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Belanda, kegiatan ini membahas dinamika tata kelola lingkungan dari tingkat global hingga lokal, termasuk tantangan kebijakan lingkungan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Tuti Bahfiarti, S.Sos., M.Si., Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi SPs UNHAS, menyambut baik penyelenggaraan kuliah tamu tersebut sebagai bagian dari pengayaan akademik bagi peneliti dan mahasiswa.

“Atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, kami sangat menyambut baik penyelenggaraan kuliah tamu yang mengupas tata kelola lingkungan di Indonesia ini. Kegiatan ini menjadi komplemen dan pengayaan akademis bagi para peneliti serta mahasiswa. Kami berharap forum ini dapat memicu diskusi mendalam di kalangan akademisi mengenai dinamika kebijakan dan tata kelola lingkungan di Indonesia saat ini,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Dr. Annisa menekankan bahwa tata kelola lingkungan tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik. Persoalan lingkungan bukan hanya menyangkut bagaimana sumber daya alam dikelola, tetapi juga siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta apakah kebijakan yang dihasilkan berpijak pada bukti ilmiah atau kepentingan kelompok tertentu.

Perspektif tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia menghadapi berbagai risiko lingkungan, mulai dari cuaca ekstrem hingga perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Melalui konsep Antroposena (Anthropocene), Dr. Annisa menjelaskan bagaimana aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan sistem bumi. Sementara itu, konsep Planetary Boundaries atau batas planet menunjukkan adanya tekanan terhadap berbagai sistem penopang kehidupan di bumi.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak menutup ruang bagi perubahan. Dr. Annisa menempatkan tata kelola sebagai salah satu jalan untuk mendorong tindakan kolektif dan kebijakan yang lebih berkelanjutan.

“Jika manusia yang menjadi pendorong utama terjadinya perubahan dan degradasi pada sistem bumi di era Antroposena ini, maka manusia pulalah yang memiliki kapasitas untuk memperbaikinya. Di sinilah letak pentingnya tata kelola (governance) yang memberikan kita harapan bahwa aksi kolektif dan kebijakan yang tepat mampu menjaga keberlanjutan planet ini,” jelasnya.

Pembahasan kemudian mengarah pada tantangan penerapan kebijakan lingkungan di berbagai tingkatan. Pada tingkat regional, misalnya, pembangunan bendungan hidroelektrik di Sungai Mekong memperlihatkan bagaimana kepentingan penyediaan energi dapat berhadapan dengan risiko terhadap keanekaragaman hayati dan mata pencaharian masyarakat. Sementara di Indonesia, persoalan kebakaran hutan dan lahan, industri sawit dan pertambangan, serta perampasan lahan menunjukkan kompleksitas hubungan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat lokal.

Dalam konteks tersebut, Dr. Annisa juga menyoroti kecenderungan mengadopsi model dan teknologi dari negara-negara Global North tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah penerapannya. Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang tidak memperhitungkan konteks lokal berisiko menghasilkan persoalan yang berulang, alih-alih menyelesaikan masalah lingkungan secara berkelanjutan.

Karena itu, pengetahuan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, menjadi bagian penting dalam pembahasan tata kelola lingkungan. Pelibatan masyarakat, pengembangan pendekatan agroforestri berkelanjutan, kampanye kolektif, serta insentif ekonomi yang ramah lingkungan menjadi beberapa pendekatan yang dibahas untuk menjawab persoalan seperti kebakaran hutan dan lahan.

Kuliah tamu ini dimoderatori oleh Nur Isdah Idris, S.IP., M.A., Ph.D. Diskusi yang berlangsung menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif akademik internasional dengan beragam persoalan tata kelola lingkungan, sekaligus menyoroti pentingnya kebijakan yang berbasis pengetahuan ilmiah dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan ini, SPs UNHAS menghadirkan ruang pertukaran gagasan yang menghubungkan isu lingkungan Indonesia dengan diskursus akademik global. Pembahasan tersebut memperkaya perspektif mengenai pentingnya tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kebijakan dan pembangunan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta peran masyarakat dalam menjaga lingkungan.